Pengakuan Negara Palestina: Kanada, Inggris, dan Australia Berpihak pada Solusi Dua Negara

Langkah diplomatik signifikan terjadi baru-baru ini ketika Kanada, bersama dengan Inggris dan Australia, secara resmi mengakui negara Palestina. Keputusan ini, yang diumumkan pada Minggu lalu, menandai pergeseran substansial dalam kebijakan luar negeri negara-negara Barat dan dilakukan meskipun ada penolakan keras dari Amerika Serikat. Pengakuan ini muncul di tengah harapan bahwa langkah tersebut dapat membuka jalan bagi solusi perdamaian jangka panjang berdasarkan prinsip dua negara yang hidup berdampingan.

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan pengakuan negaranya terhadap negara Palestina melalui platform media sosial X. Pengumuman ini segera diikuti oleh pernyataan serupa dari Inggris dan Australia, menunjukkan adanya koordinasi di antara sekutu-sekutu Barat. Perkembangan ini tidak mengejutkan mengingat Carney telah mengisyaratkan niatnya pada akhir Juli, di tengah meningkatnya kekecewaan di banyak negara Barat atas intensifikasi konflik di Gaza yang terus memakan korban.

Katalisator di Balik Pengakuan

Meningkatnya desakan untuk mengakui negara Palestina secara formal telah mendapatkan momentum yang signifikan, terutama setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pada musim panas ini bahwa negaranya akan menjadi kekuatan Barat besar pertama yang melakukannya pada bulan September. Macron dijadwalkan untuk secara resmi mendeklarasikan pengakuan Prancis atas negara Palestina pada hari Senin di sebuah konferensi PBB di New York, yang diselenggarakan bersama dengan Arab Saudi, pada awal Sidang Umum PBB. Momentum ini menciptakan efek berantai, mendorong negara-negara lain untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka.

Gelombang pengakuan ini juga terjadi menjelang Sidang Umum PBB minggu ini, di mana beberapa negara lain, termasuk Australia dan Prancis, juga diperkirakan akan secara resmi mengakui negara Palestina. Konflik yang berkepanjangan dan krisis kemanusiaan yang parah di Gaza telah memicu tekanan internasional yang luar biasa, memaksa banyak negara untuk mengambil tindakan konkret guna mendukung penyelesaian konflik secara damai dan adil. Pengakuan ini bukan sekadar simbolis, melainkan sebuah pernyataan politik yang kuat tentang perlunya menghormati hak-hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.

Oposisi dari Amerika Serikat dan Israel

Pengakuan formal negara Palestina oleh negara-negara Barat ini telah memicu kemarahan dari Israel dan Amerika Serikat. Kedua negara ini berpendapat bahwa pengakuan tersebut hanya akan memberikan semangat kepada ekstremis dan menjadi “hadiah” bagi Hamas, kelompok yang melancarkan serangan pada 7 Oktober 2023 ke Israel selatan yang memicu perang saat ini. Mantan Presiden AS Donald Trump sebelumnya bahkan pernah mengancam Kanada, menyatakan bahwa pengumuman Kanada akan "sangat menyulitkan" Amerika Serikat untuk mencapai perjanjian perdagangan dengan tetangga utaranya.

Pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak solusi dua negara, sebuah sikap yang semakin mengisolasi Israel dari komunitas internasional yang sebagian besar mendukung solusi tersebut. Bagi Israel, pengakuan negara Palestina tanpa adanya perjanjian damai yang dinegosiasikan dianggap sebagai tindakan prematur yang merusak prospek negosiasi di masa depan. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, telah secara konsisten mendukung posisi ini, percaya bahwa pengakuan harus menjadi hasil dari negosiasi langsung antara kedua belah pihak.

Posisi Historis Kanada dan Pergeseran Kebijakan

Kanada telah lama mendukung gagasan negara Palestina yang merdeka yang hidup berdampingan dengan Israel. Namun, posisi tradisional Kanada adalah bahwa pengakuan tersebut seharusnya datang sebagai bagian dari solusi dua negara yang dinegosiasikan secara komprehensif. Pergeseran kebijakan ini menunjukkan bahwa Kanada, di bawah kepemimpinan Mark Carney, kini percaya bahwa situasi di lapangan telah mencapai titik kritis yang membutuhkan tindakan lebih berani untuk mempertahankan kelayakan solusi dua negara.

Carney sebelumnya menyatakan bahwa Kanada bekerja sama dengan negara-negara lain "untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara, agar fakta-fakta di lapangan, kematian di lapangan, pemukiman di lapangan, penyitaan di lapangan, tidak sampai pada tingkat yang tidak memungkinkan hal ini." Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam bahwa eskalasi konflik dan ekspansi pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan mengikis prospek pembentukan negara Palestina yang layak. Oleh karena itu, pengakuan formal dianggap sebagai langkah proaktif untuk mempertahankan relevansi solusi dua negara.

Krisis Kemanusiaan di Gaza dan Seruan Internasional

Pemboman Israel selama 23 bulan terakhir telah menewaskan lebih dari 65.100 orang di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut. Serangan ini juga telah menghancurkan sebagian besar Jalur Gaza, menggusur sekitar 90% dari populasi, dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang dahsyat. Para ahli bahkan menyatakan bahwa Kota Gaza sedang mengalami kelaparan. Kondisi mengerikan ini telah memicu seruan global untuk gencatan senjata dan penyelesaian politik yang lebih cepat.

Selain itu, 48 sandera masih ditahan di Gaza, dengan kurang dari setengahnya diperkirakan masih hidup. Militan yang dipimpin Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik 251 lainnya. Tragedi ganda ini—serangan awal Hamas dan respons militer Israel yang menghancurkan—telah menciptakan situasi yang kompleks dan mendesak di mana komunitas internasional merasa terpanggil untuk bertindak lebih tegas. Pengakuan negara Palestina oleh Kanada, Inggris, dan Australia dapat dilihat sebagai respons terhadap tekanan moral dan kemanusiaan ini.

Implikasi Jangka Panjang dan Harapan Perdamaian

Saat ini, lebih dari 145 negara telah mengakui negara Palestina, termasuk lebih dari selusin negara di Eropa. Dengan bergabungnya Kanada, Inggris, dan Australia, tekanan diplomatik terhadap Israel dan Amerika Serikat kemungkinan akan meningkat. Pengakuan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Palestina di panggung internasional dan memberikan dorongan baru bagi upaya perdamaian yang selama ini terhenti. Meskipun demikian, jalan menuju solusi dua negara tetap penuh tantangan, terutama mengingat penolakan tegas dari pemerintah Israel saat ini.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara tetap hidup di tengah "fakta-fakta di lapangan" yang semakin merusak prospek tersebut. Harapannya adalah bahwa dengan adanya pengakuan internasional yang lebih luas, akan ada dorongan yang lebih kuat untuk memulai kembali negosiasi yang berarti antara Israel dan Palestina, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perdamaian yang adil dan langgeng di Timur Tengah. Meskipun ada perbedaan pendapat yang tajam, tujuan akhirnya tetap adalah mencapai stabilitas dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.