Diella: Chatbot AI Pertama di Albania Jadi Menteri Anti-Korupsi?

Dunia menyaksikan sebuah langkah inovatif yang dilakukan oleh Albania. Di tengah perdebatan global tentang peran kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai sektor, negara Balkan ini memperkenalkan Diella, sebuah chatbot AI yang tidak hanya bertindak sebagai asisten digital, tetapi juga diangkat sebagai "menteri" dengan tugas mengawasi pengadaan publik. Konsep ini tentu saja memicu beragam pertanyaan dan spekulasi: apakah ini sebuah terobosan revolusioner dalam tata kelola pemerintahan, ataukah hanya sebuah strategi politik yang menarik perhatian?

Inovasi Diella: Ketika AI Masuk Pemerintahan Albania

Awal Mula Sang 'Matahari' Digital

Pada sesi pertama Legislatif ke-11 Majelis Nasional Albania, para anggota parlemen dikejutkan oleh penampilan seorang wanita berbusana tradisional putih yang diproyeksikan pada layar besar. Wanita digital ini bernama Diella, yang dalam bahasa Albania berarti "matahari". Dengan suara yang tenang, ia menyatakan, "Saya di sini bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk membantu mereka. Memang, saya tidak memiliki kewarganegaraan, tetapi saya juga tidak memiliki ambisi pribadi atau kepentingan." Pernyataan ini secara jelas menggambarkan misi Diella: menjadi entitas tanpa pamrih yang didedikasikan untuk melayani publik.

Awalnya, Diella dikembangkan sebagai chatbot pada platform e-Albania, berfungsi membantu warga mengakses dokumen dan layanan digital. Namun, transformasi dari layanan digital menjadi sosok politik yang memiliki peran dalam kabinet adalah langkah yang tidak terduga dan belum pernah terjadi sebelumnya di kancah global. Kolaborasi dengan Microsoft dalam pengembangannya menunjukkan keseriusan Albania dalam memanfaatkan teknologi canggih.

Misi Mulia di Tengah Tantangan Korupsi

Keputusan Perdana Menteri Edi Rama untuk menunjuk Diella sebagai pengawas pengadaan publik didasari oleh keinginan kuat untuk mengatasi masalah korupsi yang telah lama membelenggu Albania. Bangsa ini telah berjuang keras dalam upaya bergabung dengan Uni Eropa, namun seringkali terhambat oleh isu-isu tata kelola dan transparansi, khususnya dalam administrasi publik. Brussels telah berulang kali mendesak Tirana untuk memperbaiki defisiensi hukum sebelum perundingan keanggotaan dapat berlanjut.

Rama berargumen bahwa Diella akan mempercepat keputusan pengadaan dan secara nyata menunjukkan komitmen Albania dalam memerangi korupsi. Kehadiran entitas yang tidak bisa disuap dan non-partisan ini diharapkan dapat menjadi pengawas yang efektif, membawa angin segar transparansi dan efisiensi di sektor yang rentan terhadap praktik tidak etis.

Kontroversi dan Perspektif Kritis: Apakah AI Solusi Ideal?

Sorotan Publik dan Skeptisisme Oposisi

Meskipun memiliki tujuan mulia, proyek Diella tidak lepas dari kritik. Banyak yang menganggapnya sebagai "teater politik" semata, sebuah pertunjukan untuk menunjukkan modernitas tanpa substansi yang kuat. Anggota parlemen oposisi bahkan memperingatkan bahwa pemerintah dapat memanipulasi persona digital ini dan menggunakannya sebagai pengalih perhatian dari masalah-masalah yang lebih mendesak. Kecurigaan semacam ini wajar mengingat sifat AI yang bergantung pada data dan algoritma yang dirancang oleh manusia, sehingga potensi bias dan manipulasi selalu ada.

Dilema Akuntabilitas dan Entitas Hukum

Pertanyaan fundamental mengenai Diella muncul dari sisi hukum dan etika. Klodiana Beshku, seorang profesor di Universitas Tirana, menyoroti bahwa proyek ini lebih mencerminkan keinginan untuk terlihat sejalan dengan inovasi teknologi baru dan upaya keanggotaan Uni Eropa. Pertanyaan kritisnya adalah: "Mengapa mencari menteri yang jujur untuk menangani pengadaan publik adalah misi yang mustahil di Albania?"

Lebih lanjut, Beshku mempertanyakan isu akuntabilitas. "Jika Diella membuat kesalahan, siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaimana fungsi aturan hukum dalam kasus seperti itu?" Pertanyaan ini esensial. Sebuah AI tidak memiliki kewarganegaraan, tidak dapat dituntut secara hukum, dan tidak memiliki konsekuensi personal atas keputusan yang dibuatnya. Hal ini menimbulkan kekosongan dalam kerangka hukum yang ada, yang selama ini dibangun di atas prinsip pertanggungjawaban individu. Pembentukan entitas hukum yang dapat mengakui AI sebagai subjek hukum masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan di banyak yurisdiksi.

Pelajaran untuk Indonesia: Merangkul Teknologi dengan Bijak

Potensi dan Implementasi AI di Sektor Publik Indonesia

Kasus Diella di Albania memberikan perspektif menarik bagi Indonesia, negara yang juga gencar melakukan transformasi digital dalam birokrasinya. Inisiatif seperti e-Government dan berbagai layanan publik berbasis digital telah menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Adopsi AI dalam skala yang lebih besar, mirip dengan Diella, berpotensi besar untuk mengoptimalkan proses di berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menganalisis data pengadaan barang dan jasa, mendeteksi pola anomali yang mengindikasikan korupsi, atau mempercepat proses perizinan dengan akurasi tinggi.

Potensi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi melalui penggunaan AI sangat besar, terutama di sektor-sektor yang kompleks dan rawan penyimpangan. Misalnya, dalam pengelolaan anggaran daerah atau distribusi bantuan sosial, AI dapat membantu memastikan bahwa proses berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Membangun Ekosistem AI yang Bertanggung Jawab

Namun, seperti halnya Albania, Indonesia juga harus mempertimbangkan tantangan yang menyertai implementasi AI dalam pemerintahan. Penting untuk membangun kerangka kerja yang kuat yang mencakup aspek etika, hukum, dan tata kelola. Kebijakan yang jelas tentang privasi data, bias algoritma, dan yang terpenting, akuntabilitas, harus menjadi prioritas. Indonesia perlu secara proaktif mengembangkan regulasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan adil, serta memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani kesalahan atau penyalahgunaan.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang AI dan literasi digital bagi masyarakat juga krusial. Kepercayaan publik adalah kunci, dan ini hanya bisa dicapai melalui transparansi penuh tentang bagaimana AI diimplementasikan dan dikelola, serta adanya saluran untuk umpan balik dan pengawasan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil akan menjadi fondasi yang kokoh untuk mengembangkan ekosistem AI yang matang dan bermanfaat.

Pada akhirnya, kisah Diella dari Albania adalah pengingat bahwa meskipun AI menawarkan potensi transformatif yang luar biasa untuk pemerintahan, implementasinya harus disertai dengan perencanaan yang matang, pemahaman mendalam tentang implikasi etis dan hukum, serta komitmen yang tak tergoyahkan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Inovasi teknologi harus berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan manusia, bukan untuk mengaburkan tanggung jawab atau menciptakan ilusi solusi.