Rupiah Digital India: Mata Uang Terlacak, Pajak Kripto Tinggi

Lanskap keuangan global terus berevolusi, dan India, sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, tidak ketinggalan dalam gelombang transformasi digital ini. Pemerintah India, melalui Reserve Bank of India (RBI), telah mengumumkan rencana peluncuran mata uang digital bank sentral (CBDC) mereka yang diberi nama Rupiah Digital. Inisiatif ini menandai langkah strategis India untuk memodernisasi sistem keuangannya sambil tetap menjaga kendali dan stabilitas moneter, sebuah pendekatan yang kontras dengan sikapnya terhadap aset kripto swasta.

Inovasi Keuangan Digital India: Peluncuran Rupiah Digital

Pada Oktober 2025, Menteri Persatuan India, Piyush Goyal, mengonfirmasi kesiapan negara tersebut untuk meluncurkan Rupiah Digital yang dijamin oleh RBI dan memiliki kemampuan terlacak. Rupiah Digital ini dirancang sebagai bentuk uang fiat yang dikeluarkan oleh bank sentral, sama seperti mata uang tunai yang kita kenal, namun dalam format digital. Tujuan utamanya adalah menyederhanakan transaksi, mengurangi ketergantungan pada uang fisik, serta menawarkan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan sistem perbankan tradisional.

Salah satu karakteristik fundamental dari Rupiah Digital adalah penggunaan teknologi blockchain. Meskipun bersifat digital, ia akan sepenuhnya didukung oleh bank sentral, memberikan kepercayaan dan jaminan yang tidak dimiliki oleh mata uang kripto swasta. Aspek "terlacak" juga menjadi poin penting, menunjukkan komitmen India terhadap transparansi dan pencegahan aktivitas ilegal dalam ekosistem keuangan digitalnya. Konsep ini sejalan dengan upaya global banyak negara untuk mengeksplorasi atau mengimplementasikan CBDC sebagai respons terhadap tren digitalisasi dan potensi gangguan dari mata uang kripto non-pemerintah.

Sikap India Terhadap Kripto: Pajak Berat di Tengah Ambang Kebijakan

Berbeda dengan adopsi Rupiah Digital yang antusias, pandangan India terhadap mata uang kripto swasta jauh lebih konservatif. Menteri Piyush Goyal dengan tegas menyatakan bahwa India tidak akan mendorong aset kripto yang tidak memiliki dukungan kedaulatan atau tidak didukung oleh aset riil dari bank sentral atau mata uang lokal. Meskipun tidak ada larangan mutlak terhadap kripto, pemerintah India memberlakukan pajak yang sangat tinggi terhadap aset digital ini.

Sejak Juli 2022, India telah menerapkan skema pajak yang memberatkan bagi investor dan pedagang kripto, termasuk pajak keuntungan modal sebesar 30% dan Pajak Penghasilan Dipotong pada Sumber (TDS) sebesar 1% pada setiap transaksi. Kebijakan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah terhadap risiko yang melekat pada mata uang kripto yang volatil dan tidak diatur, seperti potensi penipuan, pencucian uang, dan ketidakstabilan keuangan. Pemerintah berargumen bahwa mereka tidak ingin warganya terperangkap dalam aset tanpa dukungan yang jelas atau entitas yang bertanggung jawab di baliknya.

Tantangan dan Harapan Komunitas Kripto

Sikap pemerintah yang ambigu ini, di satu sisi tidak melarang namun di sisi lain memberlakukan pajak yang memberatkan, telah menciptakan lingkungan yang menantang bagi komunitas kripto di India. Meskipun demikian, India secara konsisten menjadi salah satu negara teratas di dunia dalam hal adopsi kripto di tingkat akar rumput, aktivitas pengembang, dan inovasi. Nischal Shetty, CEO WazirX, salah satu bursa kripto terbesar di India, menyoroti paradoks ini.

Menurut Shetty, ada jutaan warga India yang sudah terlibat aktif dengan kripto, menunjukkan adanya permintaan riil yang kuat. Namun, lingkungan kebijakan saat ini belum sepenuhnya selaras dengan dinamika pasar. Shetty berpendapat bahwa kunci untuk membuka potensi penuh ekosistem kripto India adalah dengan merasionalisasi struktur perpajakan, khususnya meringankan beban TDS. Hal ini, menurutnya, akan mendorong aktivitas yang sah di dalam negeri daripada mendorongnya ke luar negeri. Ditambah dengan kerangka regulasi yang lebih jelas, India dapat menciptakan lingkungan di mana populasi muda dan melek teknologi serta komunitas pengembang yang dinamis dapat membangun produk Web3 generasi berikutnya.

Visi Shetty adalah bahwa India memiliki potensi untuk tidak hanya berpartisipasi tetapi juga memimpin evolusi Web3 secara global, asalkan ada kejelasan kebijakan yang tepat untuk memungkinkan para pengusaha membangun solusi untuk miliaran orang di dalam negeri dan kemudian berekspansi ke seluruh dunia. Ini menyoroti kebutuhan akan keseimbangan antara inovasi dan regulasi, sebuah tantangan yang dihadapi banyak negara dalam era ekonomi digital.

Masa Depan Keuangan Digital India

Strategi India tampak jelas: mengembangkan ekosistem mata uang digital yang dijamin oleh negara dengan blockchain sebagai intinya, sambil tetap mengendalikan aset digital swasta yang tidak diatur melalui perpajakan yang ketat. Peluncuran Rupiah Digital merupakan langkah maju dalam memperkuat kedaulatan moneter dan efisiensi transaksi, menawarkan alternatif yang aman dan terjamin bagi masyarakat.

Di sisi lain, perlakuan terhadap mata uang kripto swasta menunjukkan pendekatan yang hati-hati, memprioritaskan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan daripada adopsi bebas. Namun, dialog antara pemerintah dan komunitas kripto terus berlanjut, dengan harapan akan adanya kebijakan yang lebih seimbang di masa depan yang dapat memanfaatkan potensi inovasi aset digital sambil tetap memitigasi risikonya. India berdiri di garis depan revolusi keuangan digital, dengan upaya untuk mendefinisikan ulang cara warganya bertransaksi dan berinteraksi dengan uang di abad ke-21.