Mengenang Genosida Rwanda: Transformasi Memori Jadi Sejarah Nasional

Genosida Rwanda pada tahun 1994 merupakan salah satu babak tergelap dalam sejarah kemanusiaan, di mana milisi etnis Hutu secara sistematis melakukan pembunuhan massal terhadap anggota etnis Tutsi, serta Hutu dan Twa yang moderat. Namun, di tengah kehancuran dan kengerian tersebut, sebuah upaya luar biasa untuk melestarikan memori kolektif dan mencari keadilan mulai terbentuk. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan warga lokal yang berduka, tetapi juga pekerja bantuan kemanusiaan dan kemudian negara.

Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana memori genosida tersebut dipertahankan, proses transformasinya menjadi sejarah yang diakui secara resmi, serta dilema etika dan politik yang menyertainya. Melalui lensa penelitian akademisi MIT, Delia Wendel, kita akan memahami lebih dalam tentang individu-individu di balik upaya monumental ini dan bagaimana mereka membentuk narasi masa lalu yang kompleks.

Memori Kolektif: Pondasi Keadilan dan Reparasi

Segera setelah genosida yang berlangsung selama lebih dari tiga bulan itu, warga sipil dan pekerja bantuan mulai mendokumentasikan kekejaman yang terjadi. Mereka tidak hanya mengumpulkan bukti, tetapi juga mendirikan situs-situs memori di mana jenazah para korban dan sisa-sisa material kekejaman dipamerkan. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kebenaran kepada dunia luar, yang pada awalnya lamban mengakui genosida ini—bahkan PBB baru mengakuinya pada tahun 1998.

Upaya ini, meskipun sangat menantang secara emosional dan fisik, menjadi fondasi bagi pencarian keadilan dan reparasi bagi para korban yang tewas atau terluka. Dengan menjadikan situs-situs ini sebagai saksi bisu, mereka memungkinkan jurnalis, orang asing, dan bahkan tetangga untuk menyaksikan secara langsung kengerian yang telah terjadi. Ini adalah langkah krusial dalam mengubah memori personal dan kolektif menjadi sejarah yang diakui secara resmi.

Peran Delia Wendel dalam Mengungkap Sejarah Terlupakan

Dalam bukunya yang berjudul "Rwanda’s Genocide Heritage: Between Justice and Sovereignty", Delia Wendel, seorang profesor di Departemen Studi Perkotaan dan Perencanaan (DUSP) MIT, dengan cermat menelusuri pekerjaan preservasi ini. Wendel menyoroti orang-orang yang menciptakan monumen genosida negara dan keputusan sulit yang mereka buat, seperti memajang jenazah korban untuk dilihat publik. Ia juga menganalisis bagaimana negara kemudian mengambil alih upaya ini dan membentuk representasi masa lalu melalui monumen-monumen tersebut.

Wendel menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk "mengembalikan sejarah etika kerja yang terlupakan ini, sambil juga bergulat dengan motivasi kedaulatan negara yang telah mempertahankannya." Bukunya mengungkapkan detail baru tentang upaya awal untuk melestarikan memori genosida, menganalisis dinamika sosial dan politik, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ruang publik. Menurutnya, "Pergeseran dari memori menjadi sejarah itu penting karena juga membutuhkan pengakuan yang bersifat resmi atau lebih publik. Para penyintas, kerabat mereka, mereka tahu sejarah mereka. Apa yang mereka inginkan adalah bentuk reparasi, atau keadilan, atau pemberdayaan, yang datang dengan mengungkapkan sejarah-sejarah itu. Aspek menceritakan kebenaran itu sangat penting."

Transformasi Memori Menjadi Sejarah Publik

Proyek penelitian Wendel sendiri memakan waktu lebih dari satu dekade. Ia mengunjungi lebih dari 30 desa di Rwanda selama bertahun-tahun, secara bertahap membangun koneksi dan dialog dengan warga, di samping melakukan penelitian ilmu sosial konvensional. Pendekatan ini memungkinkan dia untuk menggali kisah-kisah yang mendalam tentang memori, hubungan dengan tempat, tetangga, dan otoritas—topik-topik yang sangat enggan dibicarakan oleh banyak orang karena sensitivitasnya.

Figur Kunci dalam Preservasi Memori

Selama penelitiannya, Wendel berbicara panjang lebar dengan beberapa tokoh kunci, termasuk Louis Kanamugire, seorang warga Rwanda yang menjadi kepala pertama Komisi Memorial Genosida pasca-perang di negara tersebut. Kanamugire, yang kehilangan orang tuanya dalam genosida, merasa perlu untuk melestarikan dan menampilkan jenazah para korban genosida, termasuk di empat situs utama yang kemudian menjadi monumen negara resmi. Proses ini melibatkan pekerjaan yang "mengerikan" seperti membersihkan dan mengawetkan tubuh serta tulang, serta melestarikan sisa-sisa material untuk menyediakan bukti genosida dan landasan bagi dimulainya pekerjaan reparasi masyarakat dan penyembuhan individu.

Wendel juga mengungkap, untuk pertama kalinya secara rinci, pekerjaan yang dilakukan oleh Mario Ibarra, seorang pekerja bantuan Chili untuk PBB. Ibarra menyelidiki kekejaman, memotret bukti secara ekstensif, melakukan pekerjaan preservasi, dan juga berkontribusi pada Komisi Memorial Genosida negara. Hubungan antara praktik hak asasi manusia global dan para penyintas genosida yang mencari keadilan, dalam hal melestarikan dan mendokumentasikan bukti, adalah inti dari buku ini dan, menurut Wendel, merupakan aspek yang sebelumnya kurang dihargai dalam topik ini.

"Kisah memorialisasi Rwanda yang biasanya diceritakan adalah tentang kontrol negara," kata Wendel. "Tetapi pada awalnya, pemerintah mengikuti inisiatif independen oleh pekerja hak asasi manusia ini dan penduduk setempat yang benar-benar mendorongnya."

"Trauma Heritage": Warisan Kekerasan yang Terlihat

Dalam bukunya, Wendel juga mengkaji bagaimana praktik memorialisasi Rwanda berkaitan dengan negara-negara lain, seringkali di negara-negara yang disebut sebagai "Global South". Fenomena ini ia sebut sebagai "trauma heritage," dan telah mengikuti lintasan serupa di negara-negara di Afrika dan Amerika Selatan, misalnya. "Trauma heritage adalah tindakan membuat terlihat kekerasan yang sebelumnya disembunyikan secara aktif, dan mengintervensi dinamika kekuasaan," jelasnya. "Menciptakan ruang publik untuk rasa sakit yang dibungkam adalah cara mencari pengakuan atas kerugian tersebut, dan [mencari] bentuk keadilan dan reparasi."

Dilema dan Ketegangan dalam Memorialisasi

Penting untuk dicatat bahwa Rwanda mampu membangun monumen genosida karena pada pertengahan 1990-an, pasukan Tutsi berhasil merebut kembali kekuasaan dengan mengalahkan lawan Hutu mereka. Akibatnya, dalam negara tanpa kebebasan berekspresi yang tak terbatas, pemerintah memiliki kendali yang besar atas konten dan bentuk memorialisasi yang terjadi. Hal ini menciptakan ketegangan yang mendalam.

Selalu ada pandangan yang berbeda tentang, misalnya, memajang jenazah korban. Sejauh mana praktik tersebut menekankan kemanusiaan mereka atau justru menonjolkan perlakuan tidak manusiawi yang mereka derita? Selain itu, kekejaman dapat menimbulkan berbagai respons psikologis di antara mereka yang hidup, termasuk rasa bersalah penyintas dan kesulitan besar yang dialami banyak orang dalam mengungkapkan apa yang telah mereka saksikan. Proses memorialisasi, dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar akan penuh dengan konflik dan tantangan.

"Buku ini membahas ketegangan dan paradoks antara etika kerja ini dan politiknya, yang banyak berkaitan dengan kedaulatan dan kontrol negara," kata Wendel. "Ini berakar pada ketegangan antara apa yang tidak terlihat dan apa yang terlihat, antara upaya untuk dilihat dan mengakui kemanusiaan para korban namun merepresentasikan kekerasan yang tidak manusiawi ini. Ini adalah dilema yang tidak dapat diselesaikan yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan ini." Atau, seperti yang ditulis Wendel dalam bukunya, warga Rwanda dan pihak lain yang terlibat dalam perjuangan serupa untuk keadilan di seluruh dunia harus bergulat dengan "politik perbaikan yang berantakan, mencari ganti rugi yang tampaknya mustahil untuk ketidakadilan."

Pelajaran Universal dari Rwanda

Meskipun konteks Genosida Rwanda sangat spesifik, upaya gigih dalam melestarikan memori kolektif dan mengubahnya menjadi sejarah yang diakui secara resmi mengandung pelajaran universal. Ini menunjukkan pentingnya dokumentasi awal oleh masyarakat sipil, peran krusial para pekerja kemanusiaan, dan dinamika kompleks ketika negara mulai terlibat dalam narasi sejarah. Bagi negara mana pun, termasuk Indonesia, yang memiliki sejarah penuh tantangan, memahami bagaimana memori kolektif dibangun, dipertahankan, dan diinterpretasikan adalah esensial untuk pembangunan identitas nasional yang utuh dan proses rekonsiliasi.

Pekerjaan Wendel dan pengalaman Rwanda menggarisbawahi bahwa memorialisasi bukan sekadar pembangunan monumen fisik, melainkan sebuah proses yang hidup, penuh negosiasi, dan seringkali menyakitkan, untuk mengakui kebenaran, mencari keadilan, dan mendorong penyembuhan. "Warisan genosida Rwanda tetap merupakan upaya penting dalam keadilan memori, meskipun politiknya perlu diperdebatkan pada saat yang sama," pungkas Wendel.