Stablecoin Multilateral: Ambisi China di Tengah Gesekan Global

Ilustrasi global map menunjukkan aliran stablecoin dan CBDC antar negara BRICS dan China, dengan indikasi ketegangan ekonomi AS-UE.

Lanskap keuangan global tengah bergejolak, dan di tengah ketidakpastian ini, mata uang digital seperti stablecoin dan Central Bank Digital Currencies (CBDC) muncul sebagai medan pertempuran baru dalam perebutan pengaruh antar kekuatan dunia. China, sebagai salah satu aktor utama, secara aktif mendorong sistem perdagangan digital yang baru, sebuah langkah yang kini berhadapan langsung dengan aliansi Barat yang rapuh, terutama antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Inisiatif Beijing ini tidak hanya sekadar modernisasi sistem pembayaran, tetapi juga sebuah strategi geopolitik untuk mengurangi ketergantungan pada dominasi dolar AS. Bagi negara-negara seperti Indonesia, memahami dinamika ini sangat krusial. Pergeseran ini dapat memengaruhi bagaimana kita bertransaksi secara internasional, mengelola risiko mata uang, dan bahkan membentuk masa depan integrasi ekonomi regional di Asia Tenggara.

Key Points:
  • China secara aktif mempromosikan sistem perdagangan digital multilateral melalui pengembangan stablecoin dan CBDC.
  • Langkah ini terjadi di tengah retaknya hubungan AS-UE dan ancaman tarif baru, membuka celah bagi China untuk memperluas pengaruhnya.
  • Blok BRICS, termasuk India, tengah berupaya menghubungkan CBDC mereka untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional.
  • Meskipun ada upaya alternatif, dolar AS masih mendominasi pasar stablecoin global, menyumbang 97-98% dari total nilai stablecoin yang didukung fiat.
  • Proyek mBridge, platform pembayaran lintas batas yang didukung China, telah mencatat transaksi lebih dari $55 miliar, didominasi oleh penggunaan digital yuan.
  • Indonesia perlu mencermati perkembangan ini untuk menyusun strategi keuangan digital yang adaptif dan proaktif di panggung global.

Mengapa China Mendorong Perdagangan Stablecoin Multilateral?

Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng, baru-baru ini menggunakan panggung penting di World Economic Forum untuk menyerukan sistem perdagangan global yang "kooperatif". Ini bukan sekadar retorika biasa. Seruan tersebut disertai dengan sinyal kuat bahwa Beijing menginginkan jaringan pembayaran digital yang lebih inklusif dan terbagi rata, terutama pada saat hubungan AS-UE kembali tegang akibat ancaman tarif baru dari Presiden Donald Trump.

Pernyataan He Lifeng muncul hanya beberapa hari setelah data baru menunjukkan peningkatan signifikan dalam uji coba mata uang digital lintas batas yang didukung China. Ini menunjukkan sebuah rencana yang terkoordinasi dan strategis. China ingin memposisikan dirinya sebagai suara penstabil di tengah ancaman proteksionisme dan nasionalisme ekonomi. Tanpa menyebut Amerika Serikat secara langsung, He Lifeng menegaskan bahwa dunia "tidak boleh kembali ke hukum rimba di mana yang kuat memangsa yang lemah" dan bahwa "tarif serta perang dagang tidak memiliki pemenang."

Ketegangan seputar keuangan digital, rantai pasokan, dan kontrol teknologi telah menambah tekanan. Data ekonomi terbaru China menunjukkan pertumbuhan stabil mendekati 5% tahun ini, dengan Beijing mengandalkan permintaan domestik dan jasa untuk menjaga stabilitas aktivitas. Surplus perdagangan yang besar dipertahankan sebagai hasil dari rantai pasokan global, bukan target strategis. Ini menjadi latar belakang penting bagi ambisi China untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih terdesentralisasi dari dominasi Barat.

Dampak Potensial Bagi Indonesia dan ASEAN

Bagi Indonesia dan negara-negara di ASEAN, perkembangan ini menawarkan tantangan sekaligus peluang. Sebagai salah satu pemain ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam stabilitas dan efisiensi perdagangan global. Jika sistem pembayaran digital multilateral China atau BRICS berkembang, hal ini dapat menawarkan alternatif bagi transaksi lintas batas, berpotensi mengurangi biaya dan mempercepat proses. Namun, ini juga berarti Indonesia harus siap menghadapi kompleksitas dalam memilih atau mengintegrasikan berbagai standar dan platform mata uang digital.

Peran Indonesia dalam integrasi ekonomi ASEAN juga bisa terpengaruh. Apakah ASEAN akan mengembangkan kerangka pembayaran digital regionalnya sendiri, ataukah akan menyelaraskan diri dengan inisiatif global yang didorong oleh kekuatan besar seperti China? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan kajian mendalam dan strategi yang adaptif dari pemerintah dan sektor keuangan Indonesia.

Ambisi BRICS dan Deklarasi Melawan Dominasi Dolar AS

Di luar inisiatif tunggal China, blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) juga aktif mengejar rencana untuk menghubungkan mata uang digital bank sentral mereka. Langkah ini secara eksplisit dirancang untuk mengurangi ketergantungan blok tersebut pada dolar AS dalam perdagangan. India, sebagai salah satu anggota BRICS, secara khusus mendorong rencana untuk mengintegrasikan CBDC mereka, yang semakin memperkuat dorongan menuju sistem pembayaran yang lebih beragam.

Waktu pidato He Lifeng sangat signifikan, bertepatan dengan kemajuan rencana BRICS dan data baru dari proyek percontohan yang dipimpin China yang menunjukkan kecepatan ekspansi sistem pembayaran alternatif. Salah satu proyek yang paling menonjol adalah Project mBridge, jaringan pembayaran lintas batas grosir yang didukung oleh People’s Bank of China dan sekelompok bank sentral regional. Project mBridge telah berhasil menangani lebih dari $55 miliar transaksi melalui lebih dari 4.000 kesepakatan. Analis memperkirakan bahwa sekitar 95% dari aktivitas tersebut melibatkan digital yuan, menandakan kapabilitas dan potensi mata uang digital China dalam skala internasional.

Peran Digital Yuan di Proyek mBridge

Project mBridge bukan hanya sekadar uji coba, melainkan demonstrasi nyata tentang bagaimana mata uang digital bank sentral dapat memfasilitasi perdagangan lintas batas. Dengan digital yuan sebagai tulang punggung utama dalam sebagian besar transaksi, proyek ini secara efektif membangun "jalur kereta api" keuangan digital yang paralel dengan sistem yang ada. Keberhasilan ini memberikan legitimasi pada visi China untuk ekosistem keuangan yang tidak terlalu berpusat pada dolar AS, menawarkan efisiensi dan kecepatan yang sulit ditandingi oleh metode pembayaran tradisional.

Dominasi Dolar AS di Pasar Stablecoin: Realita Saat Ini

Meskipun ada ambisi besar dari China dan BRICS, pasar stablecoin global saat ini masih sangat didominasi oleh dolar AS. Data terbaru dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa sekitar 97-98% dari seluruh nilai stablecoin yang didukung fiat terikat pada dolar AS. Pangsa ini jauh lebih tinggi daripada bobot dolar AS dalam PDB global atau perdagangan internasional. Ini adalah bukti kekuatan dan kepercayaan yang masih sangat besar terhadap stabilitas dan likuiditas dolar AS.

IMF juga menyoroti tahun lalu bahwa sebagian besar stablecoin mengikuti dolar AS, meskipun sebagian besar transaksi terjadi di luar Amerika Serikat. Ini menandakan bahwa dolar digital terus bergerak melalui pasar lepas pantai dan ke negara-negara berkembang, di mana pengguna menginginkan penyelesaian yang cepat dan dapat diprediksi. Penelitian lain dari TRM Labs dan analis independen mendukung temuan ini, menyatakan bahwa lebih dari 90% stablecoin yang didukung fiat didominasi dolar. Tether (USDT) dan Circle (USDC) menjadi sebagian besar pasokan ini.

Laporan Bloomberg, mengutip Artemis Analytics, menyebutkan bahwa pembayaran stablecoin mencapai sekitar $33 triliun pada tahun 2025, meningkat sekitar 72% dari tahun sebelumnya. USDC dan USDT sendiri menyumbang lebih dari $30 triliun dari aktivitas tersebut. Angka-angka ini menggarisbawahi realitas bahwa, untuk saat ini, ekosistem stablecoin global masih sangat terpusat pada dolar AS, meskipun ada dorongan untuk diversifikasi.

Tantangan dan Peluang bagi Ekosistem Keuangan Digital Indonesia

Dalam menghadapi dinamika ini, Indonesia perlu secara cermat menimbang tantangan dan peluang. Bank Indonesia telah meluncurkan inisiatif seperti Garuda Digital Rupiah, yang menunjukkan komitmen terhadap modernisasi sistem pembayaran. Namun, pertanyaan tetap ada: bagaimana Digital Rupiah akan berinteraksi dengan stablecoin global dan CBDC lain yang berkembang pesat? Apakah Indonesia akan mengambil pendekatan netral, berpartisipasi dalam berbagai platform, ataukah akan mengadvokasi solusi regional yang kuat?

Pemerintah dan regulator di Indonesia perlu mengembangkan kerangka kerja regulasi yang kuat untuk stablecoin dan CBDC, memastikan perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap standar anti-pencucian uang (AML) dan kontra-pendanaan terorisme (CFT). Infrastruktur teknologi juga harus disiapkan untuk mendukung adopsi yang lebih luas dari mata uang digital, sembari memastikan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai penutup, pergeseran global menuju jaringan perdagangan dan pembayaran digital adalah sebuah keniscayaan. Dorongan China dan BRICS untuk menciptakan alternatif terhadap dominasi dolar AS merupakan salah satu aspek paling menarik dari evolusi ini. Meskipun dolar AS masih memegang kendali kuat di pasar stablecoin, upaya diversifikasi ini akan terus berlanjut, dengan implikasi geopolitik dan ekonomi yang signifikan. Bagi Indonesia, ini adalah momen untuk bersikap proaktif, menyusun strategi yang cerdas, dan memastikan bahwa kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain yang relevan dalam arsitektur keuangan digital masa depan.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url
sr7themes.eu.org