Advokasi Adrienne Harris: Paspor Kripto AS-UK untuk Regulasi Global

Dinamika regulasi keuangan internasional terus berkembang, khususnya dengan munculnya konsep paspor kripto. Gagasan ini, mirip dengan mekanisme yang memungkinkan perusahaan jasa keuangan Uni Eropa beroperasi lintas negara anggota di bawah satu lisensi tunggal, kini mulai diusulkan antara Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Konsep paspor kripto akan memungkinkan perusahaan aset digital yang teregulasi di satu negara untuk beroperasi di negara lain tanpa perlu melalui seluruh proses otorisasi yang memakan waktu dan biaya, sebuah hambatan signifikan yang kerap dihadapi oleh perusahaan kripto saat berupaya melakukan ekspansi internasional. Bayangkan saja, sebuah perusahaan yang berbasis di New York ingin mengembangkan sayapnya di London; tanpa adanya mekanisme pasporing, mereka akan berhadapan dengan biaya dan penundaan yang substansial.

Simon Jennings, direktur eksekutif dari badan perdagangan UK Cryptoasset Business Council, menekankan pentingnya inisiatif ini. Menurutnya, regulasi yang terkoordinasi, termasuk potensi pasporing aset digital, tidak hanya akan meningkatkan perlindungan investor, tetapi juga memangkas biaya kepatuhan dan membuat pasar lintas batas menjadi jauh lebih interoperabel. Ini merupakan langkah progresif menuju ekosistem keuangan digital yang lebih efisien dan terintegrasi.

Konsep Paspor Kripto: Menjembatani Batasan Regulasi

Paspor kripto adalah sebuah kerangka regulasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses ekspansi internasional bagi perusahaan aset digital. Di era globalisasi ini, di mana transaksi lintas batas semakin sering terjadi, kebutuhan akan harmonisasi regulasi menjadi sangat mendesak. Tanpa adanya paspor kripto, setiap perusahaan harus mendaftar dan mematuhi aturan di setiap yurisdiksi tempat mereka ingin beroperasi, sebuah proses yang tidak hanya mahal tetapi juga seringkali tumpang tindih.

Manfaat dari paspor kripto sangatlah beragam. Selain mengurangi beban biaya dan waktu bagi perusahaan, ini juga berpotensi menciptakan lapangan bermain yang lebih setara dan mendorong inovasi. Ketika perusahaan dapat dengan mudah memperluas operasinya, persaingan yang sehat akan terpacu, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen melalui layanan yang lebih baik dan lebih beragam. Selain itu, dengan adanya kerangka regulasi yang jelas dan terkoordinasi, risiko-risiko yang terkait dengan aset digital dapat dikelola dengan lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Suara Dukungan dari Adrienne Harris

Adrienne Harris, mantan kepala Departemen Layanan Keuangan (DFS) New York yang baru saja mengundurkan diri, telah secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap skema paspor kripto AS-Inggris. Dalam pandangannya, regulasi keuangan seharusnya bebas dari ideologi. "Anda seharusnya tidak memiliki ideologi dalam regulasi keuangan," ujar Harris. "Anda dapat melindungi konsumen dan mendukung bisnis pada saat yang bersamaan; ini bisa saling menguatkan." Pernyataan ini menegaskan bahwa tujuan utama regulasi adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan, bukan untuk menghambat kemajuan berdasarkan pandangan tertentu.

DFS dan Pengaruhnya di Ranah Kripto

DFS memiliki pengaruh yang luar biasa besar dalam lanskap mata uang kripto global. Sebagai regulator yang mengawasi institusi keuangan besar seperti Goldman Sachs, Deutsche Bank, dan Barclays, DFS juga bertanggung jawab atas pengawasan beberapa perusahaan kripto terbesar, termasuk Coinbase dan Circle. Pengawasan yang ketat dari DFS telah menetapkan standar yang tinggi untuk industri kripto, dan dukungan Harris terhadap paspor kripto menunjukkan pengakuan terhadap potensi aset digital dalam sistem keuangan yang lebih luas, asalkan diatur dengan bijak.

Meskipun Adrienne Harris telah mengumumkan pengunduran dirinya setelah empat tahun menjabat sebagai kepala departemen, visinya tentang regulasi yang adaptif dan mendukung inovasi tetap relevan. Pandangan bahwa institusi keuangan mapan yang terlibat dengan pasar mata uang kripto dapat meningkatkan standar industri adalah inti dari argumennya. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara regulator, institusi tradisional, dan pemain kripto adalah kunci untuk masa depan keuangan digital yang stabil dan aman.

Satuan Tugas Transatlantik AS-UK: Langkah Menuju Harmonisasi

Pemerintah AS dan Inggris telah mengukuhkan kemitraan strategis dengan membentuk satuan tugas gabungan formal. Inisiatif ini dirancang khusus untuk mengurangi friksi regulasi bagi perusahaan yang ingin mengakses modal di kedua pasar. Yang terpenting, satuan tugas gabungan ini akan mengoordinasikan pendekatan kedua negara terhadap pengawasan mata uang kripto. Pembentukan satuan tugas ini terjadi selama kunjungan Trump, hasil dari pembicaraan tingkat tinggi antara Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, dan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.

Pada tanggal 22 September 2025, Departemen Keuangan AS (DoT) merilis pernyataan yang menjelaskan tujuan satuan tugas ini: "Tujuan Satuan Tugas adalah untuk menjajaki opsi kolaborasi jangka pendek hingga menengah mengenai aset digital sementara legislasi dan rezim regulasi masih berkembang, serta opsi untuk kolaborasi jangka panjang dan peluang tambahan untuk inovasi pasar digital grosir." Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen kedua negara untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.

Pembentukan satuan tugas transatlantik ini menandai langkah penting menuju kerangka kerja regulasi yang lebih terpadu untuk aset digital. Dengan menyelaraskan pendekatan mereka, AS dan Inggris dapat menjadi pelopor dalam menciptakan ekosistem kripto global yang lebih aman, efisien, dan inklusif. Ini bukan hanya tentang mengurangi "pita merah" tetapi tentang membangun jembatan yang memungkinkan potensi penuh dari teknologi aset digital untuk diwujudkan, sambil tetap menjaga perlindungan bagi investor dan stabilitas pasar.