Kepatuhan AML: Bursa Kripto Korea Selatan Hadapi Sanksi Tegas

Industri aset kripto global terus bergerak maju dengan cepat, dan seiring dengan pertumbuhan ini, muncul pula tantangan signifikan terkait regulasi dan kepatuhan. Salah satu negara yang menunjukkan keseriusan dalam mengatur pasar kriptonya adalah Korea Selatan. Baru-baru ini, Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan mengambil langkah tegas untuk memberikan sanksi kepada bursa kripto yang terbukti gagal mematuhi protokol anti-pencucian uang (AML) secara ketat. Tindakan ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, melainkan juga sebuah pesan kuat tentang komitmen negara terhadap integritas pasar keuangan digitalnya.

Langkah-langkah yang diambil oleh FIU Korea Selatan mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas dan transparansi di sektor yang semakin populer ini. Kegagalan untuk menindak perusahaan yang tidak mematuhi protokol AML tidak hanya merusak reputasi pasar kripto Korea yang berkembang pesat, tetapi juga dapat menimbulkan risiko sistemik yang lebih luas. Dengan momentum politik yang semakin besar di balik pasar kripto, penegakan regulasi menjadi semakin krusial.

Latar Belakang Penegakan AML di Industri Kripto Korea Selatan

Anti-pencucian uang atau AML adalah serangkaian regulasi dan prosedur yang dirancang untuk mencegah penjahat menyamarkan hasil kejahatan mereka sebagai pendapatan yang sah. Dalam konteks aset kripto, di mana transaksi dapat berlangsung dengan cepat dan seringkali bersifat anonim atau pseudo-anonim, kepatuhan AML menjadi sangat vital. Kegagalan dalam AML dapat membuka pintu bagi aktivitas ilegal seperti pendanaan terorisme, penipuan, dan pencucian uang skala besar. Oleh karena itu, lembaga pengatur di seluruh dunia, termasuk FIU Korea Selatan, meningkatkan pengawasan mereka terhadap bursa kripto.

Pasar kripto Korea Selatan telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, menarik jutaan investor dan modal signifikan. Namun, dengan pertumbuhan tersebut datang pula tanggung jawab yang lebih besar bagi para pelaku pasar untuk beroperasi dalam kerangka regulasi yang ketat. FIU, sebagai garda terdepan dalam memerangi kejahatan keuangan, memiliki mandat untuk memastikan bahwa semua entitas, termasuk bursa kripto, mematuhi standar internasional dan nasional terkait AML. Tanpa penegakan yang kuat, kepercayaan publik terhadap aset digital akan terkikis, dan inovasi yang dijanjikan oleh teknologi blockchain akan terhambat.

Kasus Dunamu (Upbit): Sebuah Preseden Penting

Tindakan FIU terhadap Dunamu, perusahaan induk di balik Upbit — bursa kripto terbesar di Korea Selatan yang baru-baru ini diakuisisi oleh Naver — menjadi sorotan utama. Kasus Dunamu dipandang sebagai cetak biru atau "blueprint" tentang bagaimana sanksi akan dijatuhkan pada bursa lain. Pada bulan Februari 2025, CEO Dunamu menerima peringatan disipliner, dan bursa tersebut dilarang menerima setoran atau penarikan baru selama tiga bulan. Puncaknya, pada 6 November 2025, FIU mendenda perusahaan tersebut sebesar 35,2 miliar won (sekitar $25,7 juta) atas pelanggaran aturan, khususnya terkait dengan kegagalan verifikasi identitas pelanggan (KYC) terhadap lebih dari 700.000 pelanggaran.

Sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran kepatuhan tidak hanya berujung pada denda finansial, tetapi juga pembatasan operasional yang dapat berdampak serius pada bisnis. Kejelasan dalam penjatuhan sanksi terhadap Dunamu mengirimkan pesan yang tak ambigu kepada seluruh industri: kepatuhan AML bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak. Para ahli industri memperkirakan bahwa sanksi serupa dengan pola yang sama akan diterapkan pada bursa lain yang terbukti melanggar.

Bursa Kripto Lain dalam Pengawasan Ketat FIU

Selain Dunamu, FIU juga telah melakukan inspeksi terhadap nama-nama besar lainnya di pasar kripto Korea Selatan, termasuk Bithumb, Coinone, Korbit, dan GOPAX. Fokus utama inspeksi ini adalah untuk memeriksa apakah bursa-bursa tersebut mengikuti protokol verifikasi identitas pelanggan yang benar dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang tepat waktu. Hal ini adalah pilar fundamental dari setiap kerangka kerja AML yang efektif, memastikan bahwa dana ilegal dapat dilacak dan dicegah masuk ke dalam sistem keuangan yang sah.

Menurut laporan lokal yang diterbitkan pada 24 November 2025, pihak berwenang saat ini sedang mempersiapkan denda dan sanksi, tidak hanya terhadap perusahaan-perusahaan ini tetapi juga terhadap individu yang melanggar undang-undang anti-pencucian uang. FIU Korea Selatan diketahui memproses kasus-kasus ini sesuai urutan inspeksi awal. Oleh karena itu, para ahli industri memperkirakan bahwa penalti akan diberlakukan secara berurutan: setelah Upbit, giliran Korbit, GOPAX, Bithumb, dan kemudian Coinone. Meskipun demikian, Bithumb mungkin menghadapi penundaan lebih lanjut karena regulator melakukan pemeriksaan yang sangat cermat terhadap operasi buku pesanannya.

Dampak Finansial dan Pesan Regulasi yang Jelas

Para pengamat keuangan di lanskap kripto Korea memperkirakan bahwa total denda yang tersebar di seluruh platform dapat mencapai ratusan miliar won. Jumlah pastinya akan sangat bergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran yang ditemukan di setiap bursa. Angka fantastis ini menggarisbawahi betapa seriusnya pemerintah Korea Selatan dalam menegakkan aturan AML. Ini juga merupakan peringatan keras bagi bursa kripto di seluruh dunia untuk tidak menganggap enteng kewajiban kepatuhan mereka.

Pesan regulasi yang jelas ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan pasar domestik dari praktik-praktik yang meragukan, tetapi juga untuk menyelaraskan Korea Selatan dengan standar global dalam memerangi kejahatan keuangan. Dalam era digital, di mana pergerakan aset melintasi batas negara hanya dalam hitungan detik, kerja sama internasional dan kepatuhan yang ketat menjadi semakin penting untuk membangun ekosistem keuangan yang aman dan terpercaya.

Tantangan Lain: Penundaan Implementasi Pajak Kripto

Di tengah upaya penegakan AML yang agresif ini, Korea Selatan juga bergulat dengan tantangan lain, yaitu implementasi rezim pajak kripto barunya. Para pejabat telah mengakui bahwa mereka belum siap untuk mulai memajaki aset digital pada Januari 2027, menunjuk pada infrastruktur yang tidak memadai dan pedoman yang tidak jelas. Penundaan ini menambah lapisan ketidakpastian pada lanskap regulasi kripto di negara tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa mengatur aset digital adalah proses yang kompleks, yang tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang kuat tetapi juga infrastruktur teknologi dan kejelasan interpretasi hukum yang memadai. Penundaan pajak kripto menyoroti perlunya pendekatan yang terintegrasi dan terkoordinasi antara berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan regulasi yang efektif dan adil.

Implikasi bagi Lanskap Kripto di Indonesia

Meskipun artikel ini berpusat pada Korea Selatan, pelajaran yang dapat dipetik sangat relevan bagi Indonesia. Pasar kripto di Indonesia juga terus berkembang pesat, dengan semakin banyaknya investor yang tertarik pada aset digital. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia terus berupaya merumuskan regulasi yang komprehensif untuk melindungi investor dan mencegah penyalahgunaan aset kripto untuk tujuan ilegal.

Dari kasus Korea Selatan, Indonesia dapat belajar tentang pentingnya penegakan AML yang tegas dan konsisten. Adanya kerangka regulasi yang jelas, transparan, dan dapat diimplementasikan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan industri kripto. Selain itu, kecepatan dalam merespons perkembangan teknologi dan pasar juga menjadi faktor penting. Seperti Korea Selatan yang berjuang dengan infrastruktur pajak kripto, Indonesia juga perlu memastikan bahwa infrastruktur pendukung, termasuk sistem pelaporan dan pengawasan, sudah siap sebelum menerapkan aturan baru yang kompleks. Keseimbangan antara inovasi dan regulasi yang ketat akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi aset digital sambil memitigasi risiko.

Secara keseluruhan, komitmen Korea Selatan terhadap kepatuhan AML di sektor kripto mengirimkan gelombang ke seluruh dunia. Ini adalah langkah yang esensial untuk mematangkan pasar aset digital, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan pada akhirnya, menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak. Proses penegakan hukum ini, meskipun mungkin memakan waktu, merupakan investasi jangka panjang untuk stabilitas dan integritas pasar kripto.