Tarif Trump di Mahkamah Agung: Dampak ke Ekonomi Global & Kripto

Dinamika kebijakan ekonomi di Amerika Serikat, terutama terkait tarif perdagangan yang diterapkan oleh mantan Presiden Donald Trump, kembali menjadi sorotan utama. Kali ini, nasib kebijakan kontroversial tersebut akan ditentukan di hadapan Mahkamah Agung AS pada tanggal 5 November mendatang. Keputusan yang akan dihasilkan bukan hanya akan membentuk lanskap ekonomi Amerika, tetapi juga berpotensi menciptakan riak global yang signifikan, mempengaruhi hubungan perdagangan internasional hingga pasar aset digital seperti Bitcoin, bahkan di Indonesia.

Sentimen publik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap tarif Trump sebagai penyebab utama kondisi ekonomi yang "buruk" atau "sangat buruk," berdasarkan sebuah jajak pendapat CNN. Ketidakpopuleran kebijakan ini, ditambah dengan sikap Trump yang tetap kukuh mempertahankannya, menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan pemerintah dan persepsi rakyat.

Sejarah Singkat Tarif Trump dan Kontroversinya

Sejak masa kepemimpinannya, Donald Trump menerapkan serangkaian tarif impor pada berbagai barang, terutama dari Tiongkok, Meksiko, dan Kanada. Kebijakan ini didasarkan pada argumen bahwa tarif diperlukan untuk melindungi industri domestik Amerika, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi defisit perdagangan. Namun, langkah ini menuai banyak kritik karena dianggap memicu perang dagang dan merugikan konsumen melalui kenaikan harga barang.

Dasar Hukum di Balik Kebijakan Tarif

Trump berargumen bahwa ia memiliki wewenang "hampir tak terbatas" berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977 untuk melindungi keamanan nasional dan ekonomi. IEEPA, yang secara historis digunakan untuk sanksi keuangan, belum pernah diterapkan secara luas untuk memberlakukan tarif dalam skala besar. Penggunaan IEEPA sebagai landasan tarif inilah yang menjadi inti perdebatan hukum dan konstitusional.

Ujian Konstitusional di Mahkamah Agung

Kasus yang akan disidangkan di Mahkamah Agung AS pada 5 November ini bukan sekadar tentang kebijakan tarif, melainkan tentang pembatasan kekuasaan eksekutif. Pengadilan tingkat rendah sebelumnya telah menyatakan bahwa tindakan Trump melampaui wewenang presiden, menggambarkannya sebagai "tidak dapat diterima" di bawah undang-undang federal. Pengadilan Perdagangan Internasional AS bahkan secara tegas menyatakan bahwa "IEEPA tidak mendelegasikan otoritas tarif tanpa batas kepada Presiden, karena Konstitusi secara eksplisit mengalokasikan kekuasaan tarif kepada Kongres."

Implikasi Putusan MA bagi Keuangan Negara

Jika Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah, Amerika Serikat dapat dipaksa untuk mengembalikan sekitar $195 miliar dalam bentuk tarif yang telah dipungut sejak tahun 2018, menurut data Departemen Keuangan AS. Pengembalian dana sebesar ini tentu akan memberikan tekanan signifikan pada keuangan federal AS, yang saat ini sudah menghadapi defisit yang meningkat dan penerimaan pajak yang melambat. Dampak finansial semacam ini bisa mengguncang stabilitas ekonomi AS dan kepercayaan investor global.

Dampak Potensial pada Hubungan Perdagangan Internasional

Lebih dari sekadar implikasi finansial, putusan Mahkamah Agung juga dapat menggoyahkan doktrin "tarif timbal balik" yang diusulkan Trump, yaitu pengenaan bea masuk antara 10% hingga 41% pada negara-negara yang tidak menandatangani kesepakatan perdagangan baru dengan Washington. Ketidakpastian mengenai kebijakan perdagangan AS di masa depan dapat mendestabilisasi hubungan perdagangan global. Bagi Indonesia, sebagai negara yang terintegrasi dalam rantai pasok global, perubahan signifikan dalam kebijakan perdagangan AS berpotensi memengaruhi ekspor, impor, dan iklim investasi.

Analisis Ekonomi: Tarif dan Defisit Perdagangan

Data dari FRED dan Biro Sensus AS menunjukkan bahwa tarif Trump telah meningkatkan rata-rata bea masuk dari 1,4% pada tahun 2017 menjadi 3,3% pada tahun 2020, level tertinggi sejak Perang Dunia II. Ironisnya, defisit perdagangan AS justru membengkak dari $552 miliar menjadi $864 miliar dalam periode yang sama. Fakta ini menjadi bukti bahwa tarif, dalam konteks ini, tidak efektif dalam mencapai tujuan utamanya mengurangi ketergantungan Amerika pada barang asing.

Bagaimana Tarif Mempengaruhi Pasar dan Konsumen

Kenaikan tarif sering kali diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi untuk barang impor, mengurangi daya beli. Bagi produsen domestik yang bergantung pada komponen impor, tarif juga dapat meningkatkan biaya produksi. Secara lebih luas, tarif dapat mengganggu efisiensi pasar global, menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak optimal, dan bahkan memicu tindakan balasan dari negara lain, menciptakan siklus proteksionisme yang merugikan semua pihak, termasuk Indonesia.

Hubungan antara Kebijakan Ekonomi dan Pasar Kripto

Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi makro, seperti yang diakibatkan oleh perselisihan kebijakan perdagangan atau putusan hukum penting, investor sering kali mencari aset alternatif. Bitcoin, dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan pasokan terbatas, terkadang dipandang sebagai "emas digital" atau lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi tradisional. Namun, aset kripto juga dikenal sangat volatil dan sensitif terhadap sentimen pasar global.

Prediksi Dampak pada Bitcoin (BTC) di Indonesia

Jika putusan Mahkamah Agung menciptakan ketidakpastian ekonomi yang lebih besar di AS, ini bisa mendorong sebagian investor global untuk beralih ke aset yang lebih aman atau, sebaliknya, mempercepat penjualan aset berisiko. Bagi investor kripto di Indonesia, pergerakan harga Bitcoin yang signifikan di pasar global akan langsung terasa. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS juga akan memperparah dampak ini. Oleh karena itu, putusan MA AS bukan hanya menjadi perhatian bagi pasar saham atau komoditas, tetapi juga bagi ekosistem aset kripto yang semakin terintegrasi dengan ekonomi global.

Kesimpulannya, persidangan di Mahkamah Agung AS terkait tarif Trump adalah peristiwa penting yang dapat mengubah lanskap perdagangan dan ekonomi global. Implikasinya tidak hanya terbatas pada Amerika Serikat, melainkan berpotensi menciptakan efek domino yang memengaruhi negara-negara lain, termasuk Indonesia, serta pasar keuangan dan aset digital seperti Bitcoin. Penting bagi para pemangku kepentingan untuk memantau perkembangan ini dengan cermat dan bersiap menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin muncul.