India-EU FTA: Peluang Regulasi Aset Digital dan Implikasinya bagi ASEAN

Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara India dan Uni Eropa telah berhasil disepakati, menandai tonggak sejarah penting dalam hubungan ekonomi kedua belah pihak. Negosiasi yang dimulai pada Juni 2022 ini mencapai puncaknya pada 27 Januari 2026. Sering disebut sebagai "Mother of all Deals," kesepakatan ambisius ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan barang dan jasa, tetapi juga berpotensi mempercepat diskusi mengenai regulasi aset digital di India. Lantas, bagaimana dampaknya bagi masa depan aset kripto, dan pelajaran apa yang bisa dipetik oleh negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia?

Perjanjian Perdagangan Bebas India-EU: Sebuah Terobosan Ekonomi

FTA India-EU merupakan perjanjian monumental yang dirancang untuk membuka akses istimewa bagi ekspor Uni Eropa ke salah satu negara terpadat di dunia, dengan populasi sekitar 1,45 miliar jiwa. Proyeksinya menunjukkan bahwa ekspor barang Uni Eropa ke India bisa berlipat ganda pada tahun 2032. Kesepakatan ini juga akan menghapus atau mengurangi tarif pada lebih dari 96% ekspor barang Uni Eropa, termasuk produk pertanian kunci seperti anggur, minyak zaitun, cokelat, dan kue-kue, yang diperkirakan akan menghemat sekitar €4 miliar setiap tahunnya dalam bentuk bea masuk produk Eropa.

Lebih dari sekadar tarif, perjanjian ini dirancang untuk mencakup layanan dan aturan perdagangan, menciptakan "wadah" kebijakan yang lebih besar untuk bagaimana bisnis digital lintas batas harus mematuhi regulasi. Area ini menjadi sangat relevan bagi penyedia layanan aset kripto dan stablecoin yang beroperasi di ranah global. Namun, penting untuk dicatat bahwa FTA ini tidak akan langsung berlaku. Proses ratifikasi oleh Parlemen Uni Eropa, yang diperkirakan memakan waktu setidaknya satu tahun setelah penandatanganan, masih harus dilalui.

Implikasi FTA terhadap Regulasi Aset Digital Global

Cakupan luas FTA, yang melampaui barang fisik dan merambah ke ranah digital, secara implisit menuntut adanya harmonisasi dan klarifikasi regulasi. Ketika transaksi dan layanan digital menjadi tulang punggung perdagangan modern, negara-negara peserta perjanjian akan didorong untuk memastikan bahwa kerangka hukum mereka mendukung kelancaran aliran data dan transaksi digital yang aman. Dalam konteks ini, aset digital seperti mata uang kripto dan stablecoin, yang semakin memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan global, tidak bisa diabaikan.

Perjanjian ini bisa menjadi pemicu bagi India untuk meninjau kembali dan merampingkan kebijakan aset digitalnya. Pasalnya, kesenjangan regulasi yang signifikan dapat menghambat integrasi ekonomi digital yang lebih dalam antara India dan Uni Eropa. Tekanan untuk menyelaraskan kebijakan dengan mitra dagang global dapat mempercepat upaya India dalam menciptakan kerangka regulasi kripto yang lebih jelas dan komprehensif, yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan.

Desakan Regulasi Kripto di India dan Dampak Potensialnya

Industri kripto India telah lama melobi pemerintah untuk melakukan perbaikan signifikan pada kerangka pajaknya. Rezim pajak yang berlaku saat ini, yang meliputi pajak tetap 30% atas keuntungan dan 1% TDS (Tax Deducted at Source) pada transaksi, telah banyak dikritik karena mendorong aktivitas kripto ke luar negeri dan melemahkan perlindungan konsumen di dalam negeri. Dengan adanya FTA India-EU, Budget 2026 dapat menjadi titik balik penting.

Perjanjian perdagangan ini secara jelas menyoroti biaya dari kesenjangan regulasi yang besar di segmen kripto. Jika India ingin sepenuhnya memanfaatkan potensi perdagangan digital dengan Uni Eropa, maka memiliki kerangka regulasi aset digital yang dapat diprediksi dan selaras secara internasional akan menjadi sebuah keharusan. Hal ini tidak hanya akan menarik investasi dan inovasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan partisipasi pasar yang lebih sehat.

Belajar dari India: Tantangan dan Peluang Regulasi Kripto di Indonesia

Di Indonesia, diskusi mengenai regulasi aset digital juga terus berkembang. Dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai regulator utama aset kripto, dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang semakin besar dalam mengawasi inovasi keuangan digital, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menciptakan ekosistem yang teratur. Namun, seperti India, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara memfasilitasi inovasi dan memastikan perlindungan investor serta stabilitas sistem keuangan.

Pengalaman India dengan FTA-nya dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Jika perjanjian perdagangan besar dapat mendorong negara seperti India untuk mengkalibrasi ulang kebijakan aset digitalnya agar lebih selaras dengan standar internasional, maka Indonesia juga perlu mempertimbangkan implikasi serupa dalam konteks perjanjian perdagangan yang sedang berjalan atau yang akan datang. Mengembangkan kerangka regulasi yang adaptif dan proaktif adalah kunci untuk memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif di pasar digital global.

Pemerintah dan pembuat kebijakan di Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk meninjau kembali dan memperkuat kerangka regulasi aset digital, belajar dari keberhasilan dan tantangan yang dihadapi India. Sebuah regulasi yang jelas dan mendukung tidak hanya akan mendorong pertumbuhan industri kripto lokal, tetapi juga menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja, dan memposisikan Indonesia sebagai pemain penting dalam ekonomi digital global.

FTA sebagai Pelindung di Tengah Geopolitik Global

Selain aspek regulasi, FTA India-EU juga dilihat sebagai langkah strategis di tengah dinamika geopolitik global. Dengan munculnya kembali sentimen proteksionis, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, perjanjian perdagangan ini dapat berfungsi sebagai semacam perisai. Hosuk Lee-Makiyama, direktur European Centre for International Political Economy, menyebutkan bahwa kesepakatan ini adalah salah satu yang terbaik yang bisa dicapai oleh kedua belah pihak, yang secara tradisional proteksionis di sektor-sektor strategis seperti pertanian dan otomotif.

"Ini adalah kesepakatan yang dapat mereka lakukan yang akan memiliki dampak positif, sementara AS dan Tiongkok akan tetap tertutup dalam hal pembukaan pasar baru. Jadi dalam hal itu, ini mungkin salah satu kesepakatan terbaik yang dapat mereka lakukan saat ini," kata Lee-Makiyama. Di tengah ketegangan perang dagang setelah Davos 2026 dan tuntutan Greenland dari Trump, stabilitas perjanjian semacam ini menjadi lebih krusial, dan bahkan pasar kripto seperti Bitcoin yang saat ini diperdagangkan di bawah $88 ribu, dapat merasakan riak-riak dari perubahan kebijakan makroekonomi dan geopolitik.

Secara keseluruhan, FTA India-EU bukan hanya sekadar kesepakatan ekonomi. Ini adalah sinyal kuat tentang bagaimana perdagangan modern akan berinteraksi dengan teknologi digital, khususnya aset kripto. Bagi India, ini mungkin menjadi dorongan yang dibutuhkan untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih jelas dan suportif. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memposisikan diri secara strategis dalam lanskap ekonomi digital global yang terus berkembang, dengan memastikan regulasi yang relevan dan kondusif untuk inovasi serta pertumbuhan.