RUU Kripto AS di Senat: Coinbase Menentang Regulasi Stablecoin

Dunia aset kripto kembali dihebohkan dengan pergerakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kripto di Amerika Serikat, yang kini semakin mendekati tahap pembahasan di Senat. Salah satu pemain besar dalam industri ini, Coinbase, tidak tinggal diam. Mereka meningkatkan upaya lobi di Washington, mencoba memengaruhi arah regulasi yang bisa berdampak signifikan pada bisnis mereka, serta tentu saja, pada ekosistem kripto global. Di Indonesia sendiri, perkembangan regulasi di negara-negara maju seperti AS seringkali menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan terkait aset digital, mengingat sifat pasar kripto yang sangat terhubung secara internasional.

Mengurai RUU Kripto AS: Apa Saja Poin Pentingnya?

Secara garis besar, RUU Kripto ini berupaya menciptakan kerangka kerja regulasi yang lebih jelas untuk aset digital. Beberapa aspek krusial yang dicakup antara lain adalah siapa regulator yang berwenang mengawasi (apakah Komisi Sekuritas dan Bursa/SEC atau Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi/CFTC), definisi apa yang termasuk sebagai sekuritas di dunia kripto, dan bagaimana bursa kripto harus memperlakukan pelanggannya. Bagi banyak pihak, ini adalah langkah penting untuk 'menetapkan aturan main' dasar, sehingga perusahaan dan pengguna tidak lagi beroperasi dalam ketidakpastian.

Poin yang paling disoroti oleh Coinbase adalah potensi pembatasan terhadap imbal hasil (rewards) stablecoin. Stablecoin adalah jenis aset kripto yang dirancang untuk menjaga nilai yang stabil, biasanya dipatok ke mata uang fiat seperti dolar AS. Imbal hasil stablecoin sendiri mirip dengan bunga yang didapatkan dari menyimpan uang di rekening bank. Bagi pemula, fitur ini sangat menarik karena menawarkan sedikit keuntungan tanpa risiko volatilitas harga yang tinggi seperti aset kripto lainnya.

Jika RUU ini hanya menuntut transparansi dan pengungkapan yang jelas terkait imbal hasil stablecoin, Coinbase mungkin tidak akan terlalu keberatan. Namun, jika aturan yang diterapkan jauh lebih ketat hingga membatasi fitur ini secara signifikan, Coinbase bisa jadi akan menarik dukungannya. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak RUU ini terhadap model bisnis mereka dan daya tarik stablecoin di pasar.

Dampak Stablecoin Rewards bagi Pengguna

Stablecoin diciptakan sebagai 'dolar digital' yang stabil, menghindari fluktuasi harga ekstrem. Imbal hasil yang ditawarkan menjadi insentif kuat bagi individu untuk memegang dan menggunakan stablecoin, bukan sekadar membiarkannya menganggur. Ini memungkinkan stablecoin berfungsi lebih dari sekadar alat tukar, melainkan juga sebagai instrumen tabungan jangka pendek yang relatif aman. Potensi imbal hasil ini dapat menjadi jembatan bagi masyarakat luas untuk perlahan memahami konsep aset digital tanpa harus berhadapan langsung dengan volatilitas pasar kripto yang ekstrem.

Perdebatan seputar imbal hasil stablecoin ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, sudah ada undang-undang seperti GENIUS Act yang mencoba memberikan kerangka regulasi federal pertama untuk stablecoin. Kini, para legislator AS ingin melangkah lebih jauh. Tujuan mereka adalah melindungi konsumen tanpa membuat stablecoin terlalu sulit untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari. Bagi pengguna, hasil dari RUU ini akan menentukan apakah stablecoin tetap menjadi pilihan praktis untuk tabungan sederhana dan pembayaran, atau justru menjadi aset yang kurang diminati karena kurangnya insentif.

Sikap Tegas Coinbase dan Implikasinya

CEO Coinbase, Brian Armstrong, telah lama menyuarakan pentingnya aturan yang jelas dan terstruktur bagi industri kripto. Menurutnya, tanpa kepastian regulasi, perusahaan akan kesulitan membangun produk jangka panjang dan berinovasi dengan percaya diri. Ini adalah sentimen yang juga bergema kuat di komunitas kripto global, termasuk di Indonesia, di mana kejelasan regulasi seringkali menjadi kunci untuk menarik investasi dan mendorong adopsi teknologi blockchain secara lebih luas.

Perlu dicatat bahwa House of Representatives AS sebelumnya telah meloloskan CLARITY Act, yang mengelompokkan proyek kripto berdasarkan tingkat desentralisasinya. Sementara itu, versi RUU di Senat berpotensi memberikan lebih banyak wewenang kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) daripada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dalam mengawasi komoditas digital. Bagi bursa kripto seperti Coinbase, pengawasan oleh CFTC mungkin akan lebih memudahkan proses kepatuhan, mengingat SEC cenderung melihat aset kripto sebagai sekuritas, yang memiliki persyaratan regulasi lebih ketat dan kompleks.

Jika Coinbase memutuskan untuk menarik diri dari perundingan, Senat akan kehilangan salah satu suara terbesar dan paling berpengaruh dari industri kripto. Hal ini dapat memperlambat proses legislasi dan berpotensi menghasilkan aturan yang kurang memahami nuansa teknologi blockchain dan pasar aset digital. Dampaknya, tidak hanya di AS, tetapi juga dapat memengaruhi tren regulasi di negara lain yang kerap mencontoh kebijakan dari ekonomi besar, termasuk Indonesia yang sedang gencar mengembangkan ekosistem digital.

Apa Risikonya bagi Investor dan Pengguna?

Meningkatnya regulasi memang dapat menambah lapisan keamanan dan perlindungan bagi investor. Namun, di sisi lain, aturan yang terlalu ketat juga bisa mendorong fitur-fitur tertentu atau bahkan seluruh platform untuk beralih ke yurisdiksi luar negeri yang menawarkan pengawasan lebih longgar. Ini tentu saja menciptakan risiko tambahan bagi para pemula yang mengandalkan bursa AS atau yang sejenis untuk perlindungan dasar dan kemudahan akses. Kehilangan imbal hasil stablecoin juga akan menghilangkan salah satu cara termudah dan paling ramah pemula untuk berinteraksi dengan dunia kripto, mengurangi daya tariknya.

Tidak adanya imbal hasil yang menarik dapat membuat stablecoin kurang kompetitif dibandingkan dengan instrumen investasi tradisional atau bahkan produk keuangan lainnya. Hal ini bisa berdampak pada likuiditas pasar stablecoin dan mengurangi inovasi dalam penggunaannya, misalnya untuk pembayaran lintas batas atau sebagai agunan. Bagi investor di Indonesia, meskipun konteks regulasinya berbeda, pemahaman mengenai dinamika ini penting untuk melihat tren global dan potensi implikasinya terhadap investasi kripto di masa depan.

Situasi ini tidak menuntut keputusan cepat, tetapi sangat penting bagi investor dan pengguna untuk terus mengikuti perkembangan regulasi. Komite Senat diharapkan kembali membahas RUU ini pada awal tahun 2026. Setiap pembaruan akan menyesuaikan sejauh mana kebebasan yang dimiliki bursa kripto dan seberapa besar kontrol yang diambil oleh regulator.

Jika imbal hasil stablecoin tetap diizinkan, pengalaman pengguna kripto sehari-hari mungkin tidak akan banyak berubah. Namun, jika fitur ini dibatasi atau bahkan dihilangkan, pengguna harus bersiap untuk melihat lebih sedikit keuntungan dan kemungkinan prosedur yang lebih rumit. Ini adalah momen krusial yang akan membentuk masa depan stablecoin dan interaksinya dengan sistem keuangan yang lebih luas, baik di Amerika Serikat maupun sebagai tolok ukur bagi pasar global.