Kripto & Kerajaan: Skandal Pangeran Andrew dan Batas Etika Publik

Dunia keuangan digital, khususnya kripto, telah menjadi magnet bagi banyak kalangan, tak terkecuali figur publik. Namun, ketika garis antara peran publik dan kepentingan bisnis pribadi menjadi kabur, potensi kontroversi pun muncul. Salah satu kasus yang menarik perhatian global adalah dugaan keterlibatan Pangeran Andrew dari Britania Raya dalam kesepakatan kripto yang berujung pada pertanyaan etika serius. Insiden ini tidak hanya menguak dinamika keluarga kerajaan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga mengenai transparansi dan integritas di era digital, bahkan untuk kita di Indonesia.

Jejak Kripto di Balik Dinding Istana

Sebuah laporan BBC baru-baru ini mengungkap bahwa Andrew Mountbatten Windsor, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Andrew, diduga mengatur kunjungan pribadi ke Istana Buckingham. Kunjungan ini dimaksudkan untuk dua pebisnis kripto yang terafiliasi dengan sebuah perjanjian senilai £1,4 juta, melibatkan mantan istrinya, Sarah Ferguson, Duchess of York. Peristiwa ini terjadi pada Juni 2019, di mana tamu-tamu tersebut adalah eksekutif dari Pegasus Group Holdings, sebuah perusahaan penambangan kripto.

Pegasus Group Holdings telah menawarkan Sarah Ferguson kontrak komersial hingga £1,4 juta. Pada tahun yang sama, Pegasus secara publik menunjuk Ferguson sebagai duta merek. Tugasnya adalah mempromosikan proyek pusat data off-grid di Arizona, yang dikenal sebagai “The Hive”, yang diiklankan sebagai usaha energi terbarukan. Laporan ini kembali mencuat ke publik di tengah upaya istana untuk mencabut gelar kehormatan Pangeran Andrew, menambah tekanan pada anggota kerajaan yang memang sudah sering terlibat masalah.

Akses Eksklusif dan Jaringan Berharga

Media Inggris melaporkan bahwa pebisnis Amerika Serikat, Jay Bloom dan Michael Evers, dijemput melalui gerbang istana dengan mobil Pangeran Andrew. Setelah itu, mereka menghadiri acara Pitch@Palace di St James’s Palace dan bahkan makan malam bersama Pangeran Andrew, Sarah Ferguson, dan Putri Beatrice. Kehadiran para pebisnis ini dalam lingkungan kerajaan yang eksklusif menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana akses istana digunakan, dan apakah ada potensi penyalahgunaan demi kepentingan pribadi.

Garis Tipis Antara Peran Kerajaan dan Kepentingan Bisnis Pribadi

Kasus Pangeran Andrew ini secara jelas menyoroti kekhawatiran yang sudah lama ada: batas tipis antara posisi kerajaan dan kepentingan bisnis pribadi. Pola ini telah melekat padanya selama bertahun-tahun, dan insiden kripto hanyalah babak terbaru yang menambah daftar panjang kontroversi. Ketika seorang tokoh dengan status dan pengaruh besar terlibat dalam kesepakatan komersial, sangat penting untuk menjaga transparansi dan memastikan tidak ada konflik kepentingan yang merugikan nama baik institusi atau kepercayaan publik.

Kegagalan Proyek dan Kerugian Investor

Proyek “The Hive” yang ambisius ini sayangnya tidak berjalan mulus. Kelompok Pegasus hanya membeli 615 dari 16.000 generator yang direncanakan. Proyek ini hanya menghasilkan sekitar $33.779 (£26.677) dalam bentuk kripto sebelum akhirnya gagal total, mengakibatkan kerugian bagi para investor. Sementara itu, Sarah Ferguson menerima lebih dari £200.000, dengan bocoran perjanjian yang menunjukkan bahwa ia bisa saja mendapatkan tambahan £1,2 juta dan saham.

Bloom, salah satu pebisnis, menyatakan bahwa ia tidak pernah bertemu Ratu Elizabeth II selama kunjungan tersebut, sementara Evers mengklaim sebaliknya. Istana Buckingham sendiri tidak menanggapi permintaan komentar mengenai insiden ini. Ketidakjelasan dan kurangnya transparansi ini semakin memperkeruh situasi, dan memicu spekulasi di kalangan masyarakat.

Konsekuensi Berlanjut Bagi Pangeran Andrew

Pengungkapan ini datang di saat keluarga kerajaan meningkatkan tindakan terhadap Pangeran Andrew. Pada 30 Oktober, Raja Charles III memulai proses pencabutan gaya, gelar, dan kehormatan Andrew. Bahkan, Menteri Pertahanan Inggris menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya mencabut gelar militer terakhirnya, Laksamana Madya, atas permintaan Raja. Pangeran Andrew sendiri telah menarik diri dari kehidupan publik setelah wawancara BBC yang kontroversial pada tahun 2019 dan kemudian menyelesaikan kasus perdata di AS pada tahun 2022 tanpa mengakui kesalahan, terkait tuduhan yang berhubungan dengan Jeffrey Epstein.

Momen akses istana ini menyoroti kembali keprihatinan lama: hubungan antara posisi kerajaan Pangeran Andrew dan kepentingan bisnis pribadinya. Catatan menunjukkan bahwa pekerjaan Ferguson dengan Pegasus bersifat formal dan promosi. Namun, laporan baru mengaitkan hal itu dengan akses khusus ke properti kerajaan dan kerugian investor menyusul kegagalan proyek kripto. Waktu pengungkapan ini sangat mencolok; di saat Raja dan pemerintah berupaya mencabut gelar kehormatan Andrew yang tersisa, episode ini menimbulkan pertanyaan baru tentang penilaian dan kepercayaan di dalam institusi tersebut.

Pelajarannya untuk Indonesia: Etika Publik dan Investasi Digital yang Berhati-hati

Meskipun kasus ini terjadi di Britania Raya, pelajaran yang bisa diambil sangat relevan untuk konteks Indonesia. Di tengah maraknya investasi digital, termasuk kripto, dan meningkatnya sorotan terhadap integritas figur publik, penting bagi kita untuk memahami implikasi dari tindakan tersebut. Beberapa poin kunci yang bisa kita refleksikan adalah:

• Transparansi dan Akuntabilitas: Bagi setiap tokoh publik, baik di pemerintahan, bisnis, maupun media, menjaga transparansi dalam setiap transaksi atau hubungan bisnis adalah krusial. Konflik kepentingan harus dihindari sebisa mungkin untuk menjaga kepercayaan publik.
• Risiko Investasi Kripto: Kasus "The Hive" menjadi pengingat bahwa investasi kripto, meskipun menjanjikan, juga memiliki risiko tinggi dan tidak selalu berujung manis. Penting bagi masyarakat untuk melakukan riset mendalam (DYOR - Do Your Own Research) dan tidak mudah tergiur promosi, bahkan dari figur terkenal sekalipun.
• Tanggung Jawab Publik: Figur publik memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh yang baik dan tidak memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi yang meragukan. Keterlibatan dalam proyek yang tidak jelas dapat merusak reputasi dan merugikan pihak lain.

Pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia juga perlu terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap investasi digital, serta memastikan adanya mekanisme yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan pengaruh oleh figur publik. Edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan manfaat investasi digital juga harus terus digencarkan agar masyarakat tidak menjadi korban praktik yang merugikan.

Menjaga Kepercayaan di Era Transformasi Digital

Kasus Pangeran Andrew dan kesepakatan kripto ini adalah pengingat bahwa di era transformasi digital, tantangan etika dan transparansi semakin kompleks. Integritas dan penilaian yang baik tetap menjadi pilar utama untuk menjaga kepercayaan publik, baik bagi individu maupun institusi. Pelajaran dari Istana Buckingham ini menegaskan bahwa tidak peduli seberapa tinggi status seseorang, etika dan akuntabilitas adalah fondasi yang tak tergantikan dalam membangun masyarakat yang adil dan terpercaya. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini harus selalu menjadi panduan, terutama dalam menghadapi dinamika cepat dunia digital.