Polemik Fee CoW Swap Guncang Aave: Apa Dampaknya bagi Investor di Indonesia?

Pendahuluan: Geger di Dunia Aave Crypto

Halo para penggemar kripto di Indonesia! Pernahkah Anda mendengar istilah "perang saudara" di dunia desentralisasi keuangan (DeFi)? Fenomena menarik ini kini tengah melanda Aave, salah satu protokol pinjaman dan peminjaman DeFi terbesar serta paling mapan di dunia. Konflik internal ini berpusat pada pertanyaan mendasar: siapa yang seharusnya mengendalikan aliran pendapatan dalam sebuah protokol yang diklaim desentralisasi?

Awalnya bermula dari integrasi rutin dengan CoW Swap, sebuah mekanisme perdagangan terdesentralisasi, perselisihan ini justru melebar menjadi diskusi serius tentang prinsip-prinsip desentralisasi, kepemilikan, dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh entitas pengembang utama, Aave Labs. Bagi para investor, khususnya di Indonesia yang semakin tertarik dengan aset kripto dan ekosistem DeFi, dinamika internal Aave ini tentu menjadi sorotan penting karena dapat memengaruhi prospek harga AAVE ke depan.

Akar Masalah: Fee CoW Swap dan Dompet Pribadi Aave Labs

Titik panas konflik ini bermula ketika seorang delegasi anonim bernama EzR3aL mengungkap adanya anomali dalam aliran biaya transaksi. Ia menemukan bahwa biaya dari integrasi CoW Swap Aave yang baru tidak masuk ke perbendaharaan DAO (Decentralized Autonomous Organization) Aave, melainkan dialihkan ke dompet pribadi yang dikendalikan oleh Aave Labs. Sebuah temuan yang cukup mengejutkan, bukan?

EzR3aL memperkirakan bahwa entitas lain, yang bukan Aave DAO, menerima setidaknya US$200.000 (sekitar Rp3,2 miliar) per minggu dalam bentuk Ether. Jika dihitung dalam setahun, angka ini bisa mencapai lebih dari US$10 juta (sekitar Rp160 miliar) potensi kerugian bagi DAO. Angka ini tentu tidak kecil dan berpotensi memengaruhi kapasitas pembelian kembali (buyback) token AAVE serta proyeksi keuangan jangka panjang protokol.

Para partisipan tata kelola Aave berpendapat bahwa DAO telah mendanai pengembangan antarmuka (front-end) Aave, aset merek, dan adapter kontrak pintar. Jika DAO yang mendanai infrastrukturnya, maka secara logis DAO-lah yang seharusnya memiliki dan menerima pendapatannya. Ini adalah inti dari perdebatan sengit yang sedang berlangsung.

Desentralisasi Terancam? Suara Para Delegasi

Perselisihan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyentuh esensi dari filosofi desentralisasi itu sendiri. Louis, seorang mitra VC yang aktif dalam tata kelola Aave, secara tegas memperingatkan bahwa "ancaman terbesar bagi token dan DAO mana pun adalah kendaraan ekuitas independen yang bersaing." Pernyataan ini menyiratkan kekhawatiran serius tentang Aave Labs yang mungkin sedang membangun model bisnis paralel yang dapat menyaingi atau merugikan DAO.

Lebih jauh, Marc Zeller dari Aave-Chan Initiative menyebut pengaturan saat ini sebagai "serangan jelas terhadap pemegang token." Ungkapan ini menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang tinggi di kalangan komunitas terhadap tindakan Aave Labs. Konflik ini muncul hanya beberapa bulan setelah DAO menolak proposal token Horizon dari Aave Labs, yang semakin memperkuat dugaan bahwa perusahaan tersebut sedang mencoba menciptakan model bisnisnya sendiri di luar kendali DAO.

Situasi ini sangat relevan bagi perkembangan DeFi di Indonesia. Kepercayaan adalah fondasi utama adopsi teknologi blockchain dan kripto. Jika protokol utama seperti Aave mengalami krisis kepercayaan internal terkait transparansi dan desentralisasi, hal ini bisa menimbulkan keraguan di kalangan calon investor atau pengguna DeFi di Indonesia yang mencari sistem keuangan yang lebih adil dan transparan.

Pembelaan Aave Labs dan Kontroversi Pendanaan

Menanggapi tuduhan tersebut, pendiri Aave, Stani Kulechov, membela peran perusahaannya. Ia menyatakan bahwa "Aave Labs telah berkontribusi selama lebih dari 8 tahun. Aave V4, GHO, dan primitif lainnya menghasilkan pendapatan untuk DAO." Kulechov juga berargumen bahwa adapter yang memungkinkan integrasi swap didanai langsung oleh Aave Labs, bukan oleh DAO. Ini adalah poin krusial yang perlu diverifikasi.

Namun, delegasi kembali membantah dengan menyatakan bahwa anggaran on-chain DAO telah membayar kontraktor, termasuk Aave Labs, untuk pekerjaan serupa. Perdebatan ini menyoroti kompleksitas dalam menentukan kepemilikan intelektual dan finansial dalam pengembangan proyek desentralisasi, terutama ketika ada entitas sentral (seperti Aave Labs) yang terlibat.

Dampak Finansial dan Masa Depan Aave (dengan Konteks Indonesia)

Menurut data dari DeFi Llama, Aave berhasil menghasilkan lebih dari US$110 juta (sekitar Rp1,7 triliun) pendapatan protokol dari Q1 hingga Q3 2025. Blockworks Research juga mengonfirmasi adanya net inflow lebih dari US$15 miliar (sekitar Rp240 triliun) pada Q3 saja. Dengan estimasi biaya CoW Swap sebesar US$10 juta per tahun, sengketa ini secara material memengaruhi neraca DAO dan kapasitas pembelian kembali token AAVE dalam jangka panjang.

Konflik internal Aave kini berpusat pada pertanyaan fundamental: siapa pemilik antarmuka, integrasi, dan jalur pendapatan dari sebuah protokol desentralisasi? Ini adalah pertanyaan yang akan membentuk masa depan tata kelola DAO dan hubungan antara tim pengembang inti dengan komunitas pemegang token.

Bagi investor di Indonesia, yang mungkin melihat Aave sebagai salah satu aset kripto berprospek cerah, insiden ini menjadi pengingat penting akan risiko tata kelola dalam proyek DeFi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat krusial. Jika perselisihan ini tidak diselesaikan dengan baik, bisa jadi outlook untuk AAVE, seperti yang disebutkan dalam artikel, "mungkin tidak sebaik yang diharapkan hingga 2026." Ketidakpastian semacam ini dapat menggoyahkan kepercayaan dan memicu aksi jual.

Kesimpulan: Transparansi Kunci Keberlanjutan DeFi

"Perang saudara" di Aave ini berfungsi sebagai studi kasus yang penting bagi seluruh ekosistem DeFi, termasuk di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bahkan protokol yang paling mapan pun tidak kebal terhadap tantangan tata kelola dan perselisihan internal mengenai distribusi nilai. Resolusi yang adil dan transparan atas masalah ini akan sangat menentukan legitimasi Aave sebagai protokol desentralisasi sejati.

Kejadian ini menekankan pentingnya mekanisme tata kelola yang kuat dan transparan, di mana hak-hak pemegang token dilindungi dan aliran pendapatan dijelaskan dengan jelas. Untuk pertumbuhan dan adopsi DeFi yang berkelanjutan di Indonesia, kepercayaan adalah segalanya. Protokol yang mampu menunjukkan integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip desentralisasi yang sebenarnya akan menjadi yang paling menarik bagi investor dan pengguna di masa depan.